Policy Paper ( Formulasi dan Analisis Kebijakan )

SOAL UAS FORMULASI DAN ANALISIS KEBIJAKAN

1. Sifat Takehome-exam (dikerjakan di rumah) secara individual.
2. Waktu mengerjakan 7 hari sejak soal ini di publish di blog.
3. Jawaban diketik rapi pada kertas ukuran kwarto/A4 dengan jarak 1,5 spasi ,jenis font Times New Roman ukuran 12.
4. Jawaban paling sedikit terdiri atas 6 halaman.
5. Pengumpulan jawaban pada hari: Selasa tgl. 2 Juli 2013 jam 11 di ruang kuliah (R. Ushuluddin RMD1) dengan mengisi daftar hadir/absen UAS.

Soal.
Tulis sebuah Policy Paper (makalah kebijakan) dengan topik bebas (pilihan sendiri) dengan Catatan masalah  yang dipilih layak diangkat sebagai masalah publik.
Sistematika tulisannya terdiri atas :
Bab I.    Perumusan Masalah
              A. Analisis situasi
              B. Konseptualisasi Masalah
Bab II.   Identifikasi Alternatif Kebijakan
              A. Alternatif Kebijakan & Analisis proyeksi
Bab III.  Perangkingan Alternatif Kebijakan
              A. Kriteria efektifitas
              B. Kriteria ekonomi/efisiensi
              C. Kriteria politik
              D. Kriteria administrasi
Bab IV.   Penutup
               Pilihan Rekomendasi
Selamat mengerjakan!
Banggalah dengan hasil karyamu sendiri!  Sukses selalu!

BAB I

Perumusan Masalah

A.    Analisis situasi

Politik yang benar adalah politik tanpa ada money politik. Di masyarakat terutama di indonesia money politik dianggap sebagai budaya. Yang mana money politik selalu digunakan untuk pemilu entah pemilu apa saja memakai money politik. Seperti, pemilukades yang selalu di penuhi oleh money politik. Karena orang-orang yang didesa mudah sekali dipengaruhi dengan memberikan uang maka mereka akan memilih orang tersebut. Pemikiran orang desa adalah uang yang sekarang diterima bukan karena pemikiran jangka panjang yang menyangkut kelangsungan hidup. Akibatnya siapapun yang memberikan uang yang paling besar yaitu calon yang dipilih. Miris sekali melihat kasus tersebut, seperti oarang yang tak bisa diajak berkembang dengan pemikiran tetapi kemunduran dengan uang. Sekarang money politik menjadi hal yang biasa dilakukan dan bukan hal yang tabuh, sehingga benar-benar dibutuhkan pengarahan pengertian dari pemerintah atau pihak-pihak yang bersangkutan. Biasanya banyak oknum polisi atau apapun diberi uang itu sengaja untuk tutup mulut bila mengetahuinya. Apakah semurah itu hukum di indonesia? Miris sekali melihatnya. Dari rakyat smpai oknum pejabat tidak sadar diri.

B.     Konseptualisasi Masalah

Budaya politik uang dalam pemilihan kepala desa mengakibatkan ketidakadilan dan kecemburuan sosial. Setelah pengkajian permasalahan politik uang tersebut ditemukan masalah formal politik uang adalah  perilaku calon kepala desa dan tim suksesnya dalam melakukan aksinya dengan cara curang. Ketidak tegasan oknum pemerintah terutama pihak keamanan yang diantaranya polisi tidak bisa bertindak dengan merazia. Malah ikut menerima uang dari calon dan membiarkan money politik yang semakin tidak bisa dihindarkan. Apakah hukum bisa dibeli dengan uang? Hal ini harus benar-benar di fikirkan Sesuai dengan masalah formal kebijakan publik tersebut, tujuan dan sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah:

a.       masyarakat tau apa itu politik uang yang sudah menjadi kebiasaan dalam pemilihan kepaladesa

b.      mencegah adanya politik uang dalam pemilihan yang sudah jadi budaya mengurangai politik uang dalam pemilihan yang menjadi budaya

BAB II

Identifikasi Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan & Analisis proyeksi

Dalam Alternatif Kebijakan terdapat Tahap Perumusan yaitu Untuk mengatasi masalah politik uang dalam pemilihan kepala desa . Dan mencapai tujuan kebijakan tersebut,diajukan alternatif kebijakan, yaitu:

a.       kebijakan pemerintah memperketat hukum

b.      kebijakan razia atau pemeriksaan pada calon kepaladesapemberian pengertian terhadap masyarakat.

c.       Pemberian pengertian kepada masyarakat.

Dan juga alternatif kebijakan harus memerlukan Penetapan Model Kebijakan. Seperti, model merupakan wujud penyederhanaan dari kenyataan permasalahan yang dihadapi dalam bentik hubungan kausal atau fungsional. Model ini dapat dituangkan dalam berbagai bentuk,namun yang sering digunakan adalah dalam skematik model,seperti flow chart dan arrow diagram, bisa pula dalam bentuk diagram causal loop. Model tersebut menggambarkan hubungan kausal berkaitan dengan alternatif kebijakan yang diusulkan untuk memecahkan masalah kebijakan yang telah dirumuskan.

Kemudian kita perlu melakukan penyusunan kriteria penilaian alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan yang diusulkan perlu dipilih untuk memperoleh alternatif kebijakan yang paling visibel atau terbaik. Untuk menemukan alternatif kebijakan mana yang harus dipilih, perlu dilakukan penilaian yang dapat dilakukan manakala ditetapkan kriteria untuk melakukan penilaian.  Kriteria yang sering digunakan dalam memilih alternatif kebijakan adalah kriteria:

a.       Technical feasibility

b.      Economic and financial viability

c.       Political viability

d.      Administrative operability

BAB III

Perangkingan Alternatif Kebijakan

Berdasarkan kriteria penilaian alternatif tersebut, dapat dilakukan pengukuran terhadap alternatif kebijakan yang diusulkan. Untuk kasus tersebut dapat dilakukan pengukuran seperi tabel berikut ini :

No	Kriteria	Alternatif
		A	B	C
1.	Technical feasibility	4	4	4
2.	Economic and financial viability	4	3	4
3.	Political viability	3	3	2
4.	Administrative operability	4	4	4
Jumlah		15	13	14
Rangking		I	III	II

Alternatif Kebijakannya adalah :

a.       kebijakan pemerintah memperketat hukum.

b.      kebijakan razia atau pemeriksaan pada calon kepaladesa.

c.       Pemberian pengertian kepada masyarakat apa itu money politik dan hukumnya.

Kriteria dan Alternative penilaian :

1.      Technical feasibility

a)      Dilihat dari keefektifan alternativ kebijakan ini sangat efektif dalam memberi hukuman terhadap oknum yang melakukan money politik.

b)      Dilihat dari keefektifan alternativ kebijakan ini Sangat efektif karena dengan kebijakan ini pihak keamanan dapat menangkap dan mengurangi oknum yang melakukan money politic.

c)      Dilihat dari keefektifan alternativ kebijakan Sangat Efektif agar masyarakat tau apa yang sebenrnya money politik dan hukumnya bila melakukan apa.

2.      Economic and financial viability

a)      Dilihat dari keefisien alternativ kebijakan ini sangat efisien karena dengan cara ini pemerintah tidak mengeluarkan biaya tambahan karena dalam aspek ini pihak yang bersangkutan hanya menjalankan tugas dengan benar dan tepat.

b)      Dilihat dari keefisien alternativ kebijakan ini Efisien karena aspek ini mengeluarkan biaya sedikit dalam pelaksanaannya.

c)      Dilihat dari keefisien alternativ kebijakan ini Sangat Efisien karena dalam aspek ini banyak mengeluarkan biaya untuk setiap tindakan sosialisasi masyarakat tetapi bisa memberi pengarahan tentang money politik.

3.      Political viability

a)      Dilihat dari aspek politik kebijakan ini bagus pelaksaannya karena kecocokan dan menjalankan dengan baik peraturan perundangan dan kebijakan.

b)      Dilihat dari aspek politik kebijakan ini sangat bagus pelaksanaannya sesuai dengan perundang-undangan kebijakan dan apa yang diharapkan oleh masyarakat, karena kebijakan ini dapat meminimalisir Money politic.

c)      Dilihat dari aspek politik kebijakan ini bagus karena memperlikatkan sebenarnya parpol kemasyarakat.

4.      Administrative operability

a)      Kebijakan ini Sangat mudah pelaksanaannya karena dengan menegakkan hukum maka orang-orang yang biasa melakukan menjadi jera dan taat kepada hukum.

b)      Kebijakan ini Mudah pelaksanaannya karena dengan banyak razia akan banyak pula oknum yang malakukan tertangkap dan tidak akan ada lagi yang melakukan.

c)      Kebijakan ini Cukup muda karena dengan metode sosialisai sebenarnya dapat menekan adanya money politic dalam pemilihan umum karena dengan seperti itu para masyarakat tau akan hukum dan arti money politik.

BAB IV

PENUTUP

Pilihan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan tersebut,diperoleh nilai untuk kebijakan pemerintah memperketat hukum 15, Pemberian pengertian kepada masyarakat apa itu money politik dan hukumnya 14. kebijakan razia atau pemeriksaan pada calon kepala desa 13.

Berdasarkan analisis tersebut maka dapat disimpulkan dengan tindakan pertama yaitu memperketat hukum yang berlaku. Sehingga muda dalam memberikan masyarakat pengertian apa itu money politik dan hukumnya. Jika sudah ditegakkan hukumnya kan sudah ada contoh untuk orang-orang yang mau melakukannya akan berfikir lagi. Razia atau pemeriksaan para calon dan tim suksesnya dilakukan sering kali sehingga mempersempit ruang gerak calon dan tim suksesnya untuk melakukan money politik. Sebenarnya semua saling berkaitan akan lebih baiknya melakukan semuanya.