SOAL
UAS FORMULASI DAN ANALISIS KEBIJAKAN
1. Sifat Takehome-exam (dikerjakan di rumah) secara individual.2. Waktu mengerjakan 7 hari sejak soal ini di publish di blog.
3. Jawaban diketik rapi pada kertas ukuran kwarto/A4 dengan jarak 1,5 spasi ,jenis font Times New Roman ukuran 12.
4. Jawaban paling sedikit terdiri atas 6 halaman.
5. Pengumpulan jawaban pada hari: Selasa tgl. 2 Juli 2013 jam 11 di ruang kuliah (R. Ushuluddin RMD1) dengan mengisi daftar hadir/absen UAS.
Soal.
Tulis sebuah Policy Paper (makalah kebijakan) dengan topik bebas (pilihan sendiri) dengan Catatan masalah yang dipilih layak diangkat sebagai masalah publik.
Sistematika tulisannya terdiri atas :
Bab I. Perumusan Masalah
A. Analisis situasi
B. Konseptualisasi Masalah
Bab II. Identifikasi Alternatif Kebijakan
A. Alternatif Kebijakan & Analisis proyeksi
Bab III. Perangkingan Alternatif Kebijakan
A. Kriteria efektifitas
B. Kriteria ekonomi/efisiensi
C. Kriteria politik
D. Kriteria administrasi
Bab IV. Penutup
Pilihan Rekomendasi
Selamat mengerjakan!
Banggalah dengan hasil karyamu sendiri! Sukses selalu!
BAB I
Perumusan Masalah
A. Analisis
situasi
Politik yang benar adalah politik tanpa ada money politik. Di masyarakat
terutama di indonesia money politik dianggap sebagai budaya. Yang mana money
politik selalu digunakan untuk pemilu entah pemilu apa saja memakai money
politik. Seperti, pemilukades yang selalu di penuhi oleh money politik. Karena
orang-orang yang didesa mudah sekali dipengaruhi dengan memberikan uang maka
mereka akan memilih orang tersebut. Pemikiran orang desa adalah uang yang
sekarang diterima bukan karena pemikiran jangka panjang yang menyangkut
kelangsungan hidup. Akibatnya siapapun yang memberikan uang yang paling besar
yaitu calon yang dipilih. Miris sekali melihat kasus tersebut, seperti oarang
yang tak bisa diajak berkembang dengan pemikiran tetapi kemunduran dengan uang.
Sekarang money politik menjadi hal yang biasa dilakukan dan bukan hal yang
tabuh, sehingga benar-benar dibutuhkan pengarahan pengertian dari pemerintah
atau pihak-pihak yang bersangkutan. Biasanya banyak oknum polisi atau apapun
diberi uang itu sengaja untuk tutup mulut bila mengetahuinya. Apakah semurah
itu hukum di indonesia? Miris sekali melihatnya. Dari rakyat smpai oknum
pejabat tidak sadar diri.
B. Konseptualisasi
Masalah
Budaya
politik uang dalam pemilihan kepala desa mengakibatkan ketidakadilan dan
kecemburuan sosial. Setelah pengkajian permasalahan politik uang tersebut ditemukan masalah formal politik uang
adalah perilaku calon kepala desa dan
tim suksesnya dalam melakukan aksinya dengan cara curang. Ketidak tegasan oknum
pemerintah terutama pihak keamanan yang diantaranya polisi tidak bisa bertindak
dengan merazia. Malah ikut menerima uang dari calon dan membiarkan money
politik yang semakin tidak bisa dihindarkan. Apakah hukum bisa dibeli dengan
uang? Hal ini harus benar-benar di fikirkan Sesuai dengan masalah formal kebijakan publik tersebut, tujuan dan
sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah:
a. masyarakat tau apa itu
politik uang yang sudah menjadi kebiasaan dalam pemilihan kepaladesa
b. mencegah adanya politik uang
dalam pemilihan yang sudah jadi budaya mengurangai politik uang dalam pemilihan
yang menjadi budaya
BAB II
Identifikasi Alternatif Kebijakan
Alternatif
Kebijakan & Analisis proyeksi
Dalam Alternatif Kebijakan
terdapat Tahap Perumusan yaitu Untuk mengatasi masalah politik uang dalam
pemilihan kepala desa . Dan mencapai tujuan kebijakan tersebut,diajukan
alternatif kebijakan, yaitu:
a. kebijakan pemerintah
memperketat hukum
b. kebijakan razia atau
pemeriksaan pada calon kepaladesapemberian pengertian terhadap masyarakat.
c. Pemberian pengertian kepada
masyarakat.
Dan juga alternatif
kebijakan harus memerlukan Penetapan Model Kebijakan. Seperti, model merupakan
wujud penyederhanaan dari kenyataan permasalahan yang dihadapi dalam bentik
hubungan kausal atau fungsional. Model ini dapat dituangkan dalam berbagai
bentuk,namun yang sering digunakan adalah dalam skematik model,seperti flow
chart dan arrow diagram, bisa pula dalam bentuk diagram causal loop. Model
tersebut menggambarkan hubungan kausal berkaitan dengan alternatif kebijakan
yang diusulkan untuk memecahkan masalah kebijakan yang telah dirumuskan.
Kemudian kita perlu
melakukan penyusunan kriteria penilaian alternatif kebijakan. Alternatif
kebijakan yang diusulkan perlu dipilih untuk memperoleh alternatif kebijakan
yang paling visibel atau terbaik. Untuk menemukan alternatif kebijakan mana
yang harus dipilih, perlu dilakukan penilaian yang dapat dilakukan manakala
ditetapkan kriteria untuk melakukan penilaian. Kriteria yang sering
digunakan dalam memilih alternatif kebijakan adalah kriteria:
a. Technical feasibility
b. Economic and financial
viability
c. Political viability
d. Administrative operability
BAB III
Perangkingan Alternatif Kebijakan
Berdasarkan
kriteria penilaian alternatif tersebut, dapat dilakukan pengukuran terhadap
alternatif kebijakan yang diusulkan. Untuk kasus tersebut dapat dilakukan
pengukuran seperi tabel berikut ini :
|
No
|
Kriteria
|
Alternatif
|
||
|
A
|
B
|
C
|
||
|
1.
|
Technical feasibility
|
4
|
4
|
4
|
|
2.
|
Economic and financial viability
|
4
|
3
|
4
|
|
3.
|
Political viability
|
3
|
3
|
2
|
|
4.
|
Administrative operability
|
4
|
4
|
4
|
|
Jumlah
|
15
|
13
|
14
|
|
|
Rangking
|
I
|
III
|
II
|
|
Alternatif Kebijakannya
adalah :
a. kebijakan pemerintah memperketat
hukum.
b. kebijakan razia atau
pemeriksaan pada calon kepaladesa.
c. Pemberian pengertian kepada
masyarakat apa itu money politik dan hukumnya.
Kriteria dan Alternative
penilaian :
1. Technical feasibility
a) Dilihat dari keefektifan
alternativ kebijakan ini sangat efektif dalam memberi hukuman terhadap
oknum yang melakukan money politik.
b) Dilihat dari keefektifan
alternativ kebijakan ini Sangat efektif karena dengan kebijakan ini
pihak keamanan dapat menangkap dan mengurangi oknum yang melakukan money
politic.
c) Dilihat dari keefektifan
alternativ kebijakan Sangat Efektif agar masyarakat tau apa yang
sebenrnya money politik dan hukumnya bila melakukan apa.
2. Economic and financial
viability
a) Dilihat dari keefisien alternativ
kebijakan ini sangat efisien karena dengan cara ini pemerintah tidak
mengeluarkan biaya tambahan karena dalam aspek ini pihak yang bersangkutan
hanya menjalankan tugas dengan benar dan tepat.
b) Dilihat dari keefisien
alternativ kebijakan ini Efisien karena aspek ini mengeluarkan biaya
sedikit dalam pelaksanaannya.
c) Dilihat dari keefisien
alternativ kebijakan ini Sangat Efisien karena dalam aspek ini
banyak mengeluarkan biaya untuk setiap tindakan sosialisasi masyarakat tetapi
bisa memberi pengarahan tentang money politik.
3. Political viability
a) Dilihat dari aspek politik
kebijakan ini bagus pelaksaannya karena kecocokan dan menjalankan dengan
baik peraturan perundangan dan kebijakan.
b) Dilihat dari aspek politik
kebijakan ini sangat bagus pelaksanaannya sesuai dengan
perundang-undangan kebijakan dan apa yang diharapkan oleh masyarakat, karena
kebijakan ini dapat meminimalisir Money politic.
c) Dilihat dari aspek politik
kebijakan ini bagus karena memperlikatkan sebenarnya parpol kemasyarakat.
4. Administrative operability
a) Kebijakan ini Sangat
mudah pelaksanaannya karena dengan menegakkan hukum maka orang-orang yang
biasa melakukan menjadi jera dan taat kepada hukum.
b) Kebijakan ini Mudah
pelaksanaannya karena dengan banyak razia akan banyak pula oknum yang malakukan
tertangkap dan tidak akan ada lagi yang melakukan.
c) Kebijakan ini Cukup muda
karena dengan metode sosialisai sebenarnya dapat menekan adanya money politic
dalam pemilihan umum karena dengan seperti itu para masyarakat tau akan hukum
dan arti money politik.
BAB IV
PENUTUP
Pilihan Rekomendasi
Berdasarkan hasil penilaian
alternatif kebijakan tersebut,diperoleh nilai untuk kebijakan pemerintah
memperketat hukum 15, Pemberian pengertian kepada masyarakat apa itu money
politik dan hukumnya 14. kebijakan razia atau pemeriksaan pada calon kepala
desa 13.
Berdasarkan analisis tersebut maka dapat disimpulkan
dengan tindakan pertama yaitu memperketat hukum yang berlaku. Sehingga muda
dalam memberikan masyarakat pengertian apa itu money politik dan hukumnya. Jika
sudah ditegakkan hukumnya kan sudah ada contoh untuk orang-orang yang mau
melakukannya akan berfikir lagi. Razia atau pemeriksaan para calon dan tim
suksesnya dilakukan sering kali sehingga mempersempit ruang gerak calon dan tim
suksesnya untuk melakukan money politik. Sebenarnya semua saling berkaitan akan
lebih baiknya melakukan semuanya.